Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Walikota Semarang Soemarno HS sebagai tersangka baru dalam kasus suap pembahasan dana APBD Kota Semarang tahun 2011-2012.
"KPK telah menetapkan SHS (Walikota Semarang) sebagai tersangka," kata Juru Bicara KPK, Johan Budi SP melalui siaran pers di Jakarta, Jumat 16 Maret 2012.
Menurut Johan, penetapan Soemarno HS sebagai Tersangka merupakan hasil pengembangan penyidikan dari tiga tersangka kasus dugaan tindak pidana terkait pemberian sesuatu kepada penyelenggara negara terkait pembahasan APBD Kota Semarang tahun 2011-2012. Soemarno diduga ikut memberikan suap kepada Anggota DPRD dalam pembahasan APBD Kota Semarang.
"Yang bersangkutan diduga melanggar pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau pasal 13 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH Pidana," jelas Johan.
Dugaan keterlibatan Soemarno terungkap dalam persidangan kasus suap yang digelar di Pengadilan Tipikor Semarang. Saat membacakan dakwaan, Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi, menyatakan bahwa Ahmat Zaenuri tidak sendirian dalam melakukan tindak pidana suap kepada anggota DPRD Semarang.
"Untuk memperlancar pembahasan rancangan kebijakan umum anggaran prioritas plafon anggaran sementara tahun anggaran 2012, selanjutnya Soemarmo melakukan pertemuan dengan anggota DPRD Kota Semarang, antara lain Agung Purno Sarjono," kata Jaksa Pulung Rinandoro saat membacakan dakwaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Semarang, Kamis 9 Februari 2012.
Menurut Jaksa, dalam pertemuan itulah Agung Purno Sarjono meminta disediakan uang sebesar Rp10 milyar. "Pak Wali itu tolong dipikirkan untuk pembahasan APBD sebesar Rp10 milyar," kata Agung ditirukan Pulung.
Kemudian dari pertemuan itulah diselenggarakan pertemuan beberapa kali dengan pimpinan parpol. Hasil pertemuan menyepakati bahwa semua pemberian uang itu akan dikoordinasikan oleh terdakwa.
Walikota Semarang, Soemarno Hadi Saputro, sebelumnya sudah membantah terlibat dalam kasus suap yang dilakukan anak buahnya. "Oh tidak ada. Saya malah tidak tahu ada suap itu. Sama sekali tidak tahu," kata Soemarno, usai menjalani pemeriksaan di kantor KPK, Jakarta, Selasa 10 Januari 2012.
Menurut Soemarno, upaya suap yang dilakukan Zainuri kepada Anggota DPRD terkait pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tanpa sepengetahuan dirinya. "Itu tanpa sepengetahuan saya," ujarnya.
Kasus ini mencuat pada 11 November 2011, di halaman parkir gedung DPRD Semarang, KPK menangkap anggota DPRD dari fraksi Partai Demokrat Sumartono, Agung Purna Sarjono dari Fraksi PAN, dan Sekretaris Pemerintah Kota Semarang Ahmad Zainuri.
Ketiganya ditangkap segera setelah melakukan transaksi pemberian uang dari Ahmad kepada Sumartono dan Agung. Pemberian uang tersebut diduga terkait untuk pengesahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Semarang dan pembahasan kenaikan gaji dan penghasilan di Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang.
KPK mengamankan barang bukti di lokasi penangkapan berupa 21 amplop putih yang ada di mobil anggota DPRD tersebut dan sejumlah berkas yang ditemukan di ruangan kantor DPRD Semarang.
(sumber :www.vivanew.com)
kapan ya Indonesia kapan bersihnya dari KKN. What do you think????
